Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Karena uang yang tersisa hanya US$301.000, Ishfah disebut menambahkan US$100.000.
"Setelah lama habis ini kayak habis pulang haji, itu beliau minta kepada saya, tak kira di benak saya itu dikembalikan uang itu yaitu kepada Bapak Erik. Beliau minta kembalikan uang 400 ribu ke Pak Erik. Saya bilang 'uangnya tinggal 301 ribu Mas' saya bilang gitu. Makanya, beliau itu yang 'ya udah 100-nya ini ada di saya' bilang gitu. Jadi, 400 ribu itu dikasih ke Pak Erik, kembalikan ke Pak Erik terus yang 1.000 saya kembalikan ke Pak Alex," ujar Syaiful.
Jaksa kemudian mempertanyakan alasan Syaiful menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada seseorang yang tidak dikenalnya.
"Kok bisa Bapak sampaikan ke uang sebesar itu kepada orang yang Bapak enggak kenal?" tanya jaksa.
Syaiful mengatakan dirinya menyerahkan uang tersebut karena ada orang yang menunggu dan ia mendapat instruksi dari Ishfah.
"Karena itu ada orang yang nunggu, beliau kan waktu itu jam 2, jam 2 siang kayaknya beliau keburu-buru, nanti ada orang ke sini katanya di lantai dua PBNU itu nanti ya sudah ini kasih, katanya balikin ini," jawab Syaiful.
Dalam berita acara pemeriksaan, Syaiful juga disebut menyerahkan uang US$400.000 kepada Erik di kantor PBNU. Ia membenarkan keterangan tersebut.
"Iya," jawab Syaiful.
Jaksa kemudian memastikan sumber uang tersebut.
"Uang US$300 ribu bersumber dari uang yang ada pada saya ditambah 100 ribu dari Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex' Jadi, 400 ribu itu 300 plus 100?" tanya jaksa.
"Iya," jawab Syaiful.
"100 ribunya dari Gus Alex?" tanya jaksa.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK