Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN – Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PT PASU), Djoko Sutrisno, 78 tahun, membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan kasus dugaan korupsi transaksi aluminium dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Rabu malam, 2 September 2026.
Dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn tersebut, Djoko meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Djoko mengatakan persoalan gagal bayar yang dialami perusahaannya merupakan sengketa perdata akibat krisis ekonomi dan keadaan memaksa atau force majeure.Baca Juga:
Ia membantah persoalan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.
"Persoalan gagal bayar yang dialami perusahaan murni merupakan sengketa perdata akibat krisis ekonomi dan kadaan memaksa (force majeure), bukan tindak pidana korupsi," katanya dalam pembelaannya.
Dalam pledoinya, Djoko menjelaskan hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Inalum telah berlangsung sejak 2018.
Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan jual beli perdata yang sah.
Djoko mengatakan fasilitas pembayaran dengan skema Documents Against Acceptance (D/A) 180 hari yang dipersoalkan JPU berasal dari penawaran aktif pihak Inalum pada Agustus 2019.
Skema pembayaran tersebut, kata Djoko, kemudian disahkan melalui mekanisme rapat direksi internal dan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Inalum secara berturut-turut pada periode 2020 hingga 2024.
"Selama 7 tahun bekerja sama (2018–2024), dari total 146 transaksi, sebanyak 117 transaksi atau 80 persen di antaranya telah dilunasi," sebutnya.
Menurut Djoko, pembayaran berjalan lancar selama empat tahun pertama, yakni sejak 2018 hingga Agustus 2021.
Kesulitan pembayaran terhadap 20 persen transaksi yang tersisa baru muncul setelah terjadi krisis ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK