JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegur mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji.
Teguran tersebut disampaikan Yaqut karena Nur Arifin mengakui keterangannya mengenai kebijakan pengisian kuota haji tambahan khusus hanya berdasarkan asumsi.
"Pak, asumsi itu sangat beda, sangat tipis bedanya dengan fitnah, Pak," ujar Yaqut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026.Baca Juga:
Dalam persidangan itu, Yaqut membantah pernah memberikan perintah kepada Nur Arifin terkait kebijakan pengisian kuota haji tambahan khusus.
Yaqut kemudian memastikan apakah dirinya pernah menyampaikan kebijakan tersebut secara langsung kepada Nur Arifin.
"Pernah enggak saya menyampaikan langsung kepada Pak Nur Arifin soal ini?" tanya Yaqut.
"Tidak pernah," jawab Nur Arifin.
Yaqut kembali memastikan jawaban tersebut.
"Berarti asumsi, Pak?" tanya Yaqut.
"Iya, itu asumsi," jawab Nur Arifin.
Yaqut kemudian menegaskan bahwa dirinya juga tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Nur Arifin terkait pengisian kuota haji khusus tersebut.
"Saya juga tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Pak Nur Arifin terkait ini?" tanya Yaqut.
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berjanji menyumbangkan uang ganti rugi Rp5 juta yang diperolehnya melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kement
HUKUM DAN KRIMINAL
KUTACANE Puluhan warga bersama personel TNI Kodim 0108/Agara menguji kekuatan Jembatan Gantung Perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan
NASIONAL
KUALA LUMPUR Mantan Menteri Urusan Agama Malaysia, Jamil Khir Baharom, 65 tahun, didakwa terkait dugaan penggelapan dana Tabung Haji seb
INTERNASIONAL
