Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Menurut dia, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh menyulitkan masyarakat saat mengakses fasilitas medis.

Baca Juga:

• Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa, 5 Mei 2026.

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran BPJS Kesehatan, termasuk Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut–Aceh Mustafa.

Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam sektor kesehatan.

Ia mengklaim program tersebut telah menunjukkan capaian yang cukup baik dan perlu didukung melalui kolaborasi lintas lembaga.

"Kami apresiasi dukungan semua pihak, terutama BPJS Kesehatan, karena ini adalah urusan wajib pemerintah kepada masyarakat," ujar Bobby.

Namun demikian, ia menyoroti masih adanya kendala di lapangan, seperti pembatasan layanan berdasarkan jenis penyakit dan prosedur administrasi di fasilitas kesehatan.

Padahal, Pemprov Sumut telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat dapat berobat hanya dengan menunjukkan KTP.

"Masih ada masyarakat yang kesulitan atau ditolak saat berobat. Program Probis harus memastikan akses benar-benar terbuka," katanya.

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran, dengan memperkuat sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah kepesertaan dan kualitas layanan kesehatan. Menurutnya, rumah sakit tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pasien.

"Jika ada penolakan layanan, BPJS harus memberi sanksi tegas. Pemerintah provinsi siap mendukung percepatan kepesertaan," ujarnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mewujudkan UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.

BPJS juga menyatakan dukungan terhadap Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program unggulan daerah tersebut.*

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

(ad)

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System

Wali Kota Rico Waas Genjot Proyek BRT Mebidang, Target Tambah 183 Bus

Pemerintah Aceh Soroti Penyebaran Nomor Pejabat di Flyer JKA, Nurlis Sebut Tindakan Itu Doxing dan Ilegal

Gubernur BI Paparkan 7 Strategi Penguatan Rupiah ke Prabowo, Ini Daftar Langkahnya