TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Inggris menyalurkan dana sebesar 12 juta poundsterling atau setara Rp 275 miliar untuk mendukung tata kelola hutan berkelanjutan di Indonesia.
Bantuan ini diberikan melalui kerja sama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Inggris dalam peluncuran Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, Senin (9/2/2026) di Jakarta Pusat.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan bahwa MFP telah berjalan sejak fase pertama pada tahun 2000 dan berhasil mencatat sejumlah capaian penting, termasuk implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta penandatanganan FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), menjadikan Indonesia negara pertama yang melaksanakan komitmen ini.Baca Juga:
"Kerja sama ini akan mendorong perbaikan berkelanjutan pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," kata Raja Juli.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan hutan yang baik juga berperan penting dalam mencegah bencana banjir, yang belakangan kerap terjadi di berbagai wilayah.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyebut MFP Fase 5 sebagai wujud nyata kemitraan strategis kedua negara.
Pendanaan ini sejalan dengan komitmen Presiden Inggris Sir Keir Starmer dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang disepakati di London, Januari 2026.
"Program ini mendukung hutan yang lebih sehat, masyarakat yang lebih tangguh, serta institusi yang lebih kuat. Tantangan perubahan iklim tidak bisa dihadapi oleh satu negara saja," kata Jermey.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung ekonomi melalui pengembangan produk hutan berkelanjutan.
MFP Fase 5 akan dijalankan di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan pemerintah kedua negara serta pemangku kepentingan terkait.
Program ini bertujuan memperkuat institusi nasional dan tapak, meningkatkan transparansi serta inklusivitas tata kelola, menyempurnakan SVLK, dan memperluas akses pasar produk kehutanan Indonesia.
Targetnya, hingga 2029, sistem pengelolaan hutan yang kuat dapat diterapkan konsisten di lapangan dan dipercaya pasar global, mendukung agenda iklim serta FOLU Net Sink 2030.
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL