Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai masih lemah dalam aspek administrasi dan manajemen pemerintahan.
Ia menyebut, banyak kepala daerah terpilih lebih mengandalkan popularitas ketimbang kemampuan teknokratis dalam mengelola birokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.Baca Juga:
"Banyak kita temukan euforia setahun, tapi tidak paham (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain," kata Tito dalam sambutannya.
Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara proses elektoral dan kapasitas kepemimpinan.
Tidak sedikit kepala daerah, kata Tito, yang justru kehilangan kendali atas jalannya pemerintahan setelah dilantik.
Ia menilai, pemilihan kepala daerah saat ini masih sangat dipengaruhi faktor elektabilitas dan popularitas, bukan kapasitas birokrasi.
"Tidak semua kepala daerah yang terpilih itu mumpuni. Dia terpilih karena kemampuan kampanye atau popularitas, tapi begitu terpilih kapabilitasnya berat," ujarnya.
Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman sebagian kepala daerah terhadap posisi strategis mereka sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menyebut banyak kepala daerah tidak menyadari bahwa instansi vertikal seperti TNI dan Polri menunggu arahan mereka dalam pengambilan kebijakan di daerah.
"Banyak kepala daerah tidak paham bahwa dia itu Ketua Forkopimda. Yang lain-lain itu nunggu kepala daerah," kata dia.
Selain persoalan kapasitas, Tito juga menyinggung fenomena keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang kerap terjadi tidak lama setelah dilantik.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN