Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai masih lemah dalam aspek administrasi dan manajemen pemerintahan.
Ia menyebut, banyak kepala daerah terpilih lebih mengandalkan popularitas ketimbang kemampuan teknokratis dalam mengelola birokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.Baca Juga:
"Banyak kita temukan euforia setahun, tapi tidak paham (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain," kata Tito dalam sambutannya.
Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara proses elektoral dan kapasitas kepemimpinan.
Tidak sedikit kepala daerah, kata Tito, yang justru kehilangan kendali atas jalannya pemerintahan setelah dilantik.
Ia menilai, pemilihan kepala daerah saat ini masih sangat dipengaruhi faktor elektabilitas dan popularitas, bukan kapasitas birokrasi.
"Tidak semua kepala daerah yang terpilih itu mumpuni. Dia terpilih karena kemampuan kampanye atau popularitas, tapi begitu terpilih kapabilitasnya berat," ujarnya.
Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman sebagian kepala daerah terhadap posisi strategis mereka sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menyebut banyak kepala daerah tidak menyadari bahwa instansi vertikal seperti TNI dan Polri menunggu arahan mereka dalam pengambilan kebijakan di daerah.
"Banyak kepala daerah tidak paham bahwa dia itu Ketua Forkopimda. Yang lain-lain itu nunggu kepala daerah," kata dia.
Selain persoalan kapasitas, Tito juga menyinggung fenomena keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang kerap terjadi tidak lama setelah dilantik.
Ia menyebut konflik internal ini mengganggu efektivitas pemerintahan daerah.
"Banyak juga yang langsung bertempur dengan wakilnya," ujarnya.
Menurut Tito, konflik semacam itu biasanya dipicu oleh persoalan pembagian peran dan lemahnya kepemimpinan kolektif di tingkat daerah.
Ia mengingatkan bahwa stabilitas hubungan kepala daerah dan wakilnya menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan, situasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.
Karena itu, kepala daerah diminta lebih fokus pada tugas utama sebagai pemimpin wilayah, bukan terjebak dalam konflik politik internal.*
(tb/ad)
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA