Tito Karnavian Soroti Lemahnya Kepemimpinan Kepala Daerah: Terpilih karena Popularitas, Bukan Kapabilitas

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai masih lemah dalam aspek administrasi dan manajemen pemerintahan.

Ia menyebut, banyak kepala daerah terpilih lebih mengandalkan popularitas ketimbang kemampuan teknokratis dalam mengelola birokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.

Baca Juga:

• Said Abdullah Kritik Pernyataan Amien Rais soal Prabowo–Teddy: Sampah Informasi Publik!

"Banyak kita temukan euforia setahun, tapi tidak paham (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain," kata Tito dalam sambutannya.

Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara proses elektoral dan kapasitas kepemimpinan.

Tidak sedikit kepala daerah, kata Tito, yang justru kehilangan kendali atas jalannya pemerintahan setelah dilantik.

Ia menilai, pemilihan kepala daerah saat ini masih sangat dipengaruhi faktor elektabilitas dan popularitas, bukan kapasitas birokrasi.

"Tidak semua kepala daerah yang terpilih itu mumpuni. Dia terpilih karena kemampuan kampanye atau popularitas, tapi begitu terpilih kapabilitasnya berat," ujarnya.

Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman sebagian kepala daerah terhadap posisi strategis mereka sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menyebut banyak kepala daerah tidak menyadari bahwa instansi vertikal seperti TNI dan Polri menunggu arahan mereka dalam pengambilan kebijakan di daerah.

"Banyak kepala daerah tidak paham bahwa dia itu Ketua Forkopimda. Yang lain-lain itu nunggu kepala daerah," kata dia.

Selain persoalan kapasitas, Tito juga menyinggung fenomena keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang kerap terjadi tidak lama setelah dilantik.

Ia menyebut konflik internal ini mengganggu efektivitas pemerintahan daerah.

"Banyak juga yang langsung bertempur dengan wakilnya," ujarnya.

Menurut Tito, konflik semacam itu biasanya dipicu oleh persoalan pembagian peran dan lemahnya kepemimpinan kolektif di tingkat daerah.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas hubungan kepala daerah dan wakilnya menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran administrasi pemerintahan.

Ia menegaskan, situasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.

Karena itu, kepala daerah diminta lebih fokus pada tugas utama sebagai pemimpin wilayah, bukan terjebak dalam konflik politik internal.*

(tb/ad)

Said Abdullah Kritik Pernyataan Amien Rais soal Prabowo–Teddy: Sampah Informasi Publik!

Prabowo Teken Perpres Baru, Tunjangan Hakim Ad Hoc Kini Tembus hingga Rp105 Juta per Bulan!

Forum Terbuka JKA, Mahasiswa dan OKP Desak Pemerintah Aceh Revisi Pergub agar Lebih Tepat Sasaran dan Pro-Masyarakat

Pemerintah Aceh Siapkan Layanan VVIP untuk Jemaah Haji 2026 di Bandara SIM

131 Calon Jemaah Haji Tanjungbalai Dilepas, Tangis Haru Iringi Keberangkatan Menuju Tanah Suci

Pimpin Apel Gabungan ASN, Bupati Batu Bara Tekankan Disiplin dan Integritas Pelayanan