JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyiapkan aturan dan tata tertib baru di lingkungan pondok pesantren guna mencegah terjadinya kekerasan seksual serta penyalahgunaan relasi kuasa oleh oknum tertentu.
Langkah itu disampaikan Nasaruddin saat menerima audiensi jajaran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Masjid Istiqlal, Kamis (7/5/2026).
"Kami sedang menyiapkan tata tertib untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual di pesantren, termasuk mencegah peluang oknum menyalahgunakan relasi kuasa," kata Nasaruddin dalam keterangannya.Baca Juga:
Menurut dia, Kementerian Agama juga tengah menggodok langkah penguatan kelembagaan pesantren, termasuk pembentukan struktur khusus yang lebih fokus mengawasi tata kelola pesantren di Indonesia.
"Kami ingin memastikan ada sistem yang mampu mengawasi, mencegah, sekaligus menindak secara tegas jika terjadi pelanggaran," ujarnya.
Nasaruddin menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman bagi para santri sekaligus menjadi agen perubahan sosial di tengah masyarakat.
Ia menilai, lingkungan pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, termasuk menanamkan nilai kesetaraan, penghormatan terhadap perempuan, dan budaya antikekerasan.
"Pesantren, pemuda, dan perempuan harus menjadi motor perubahan. Kita ingin pesantren tampil sebagai pelopor dalam menolak kekerasan seksual dan membangun budaya yang sehat," ucapnya.
Pernyataan Menag muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo berinisial AS di Pati.
AS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap polisi setelah sempat masuk daftar pencarian orang (DPO). Kasus tersebut menjadi perhatian karena jumlah korban diduga mencapai puluhan santriwati.
Selama pelariannya, AS disebut berpindah-pindah lokasi mulai dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta sebelum akhirnya diamankan aparat kepolisian.
Pemerintah berharap aturan baru yang tengah disusun dapat memperkuat pengawasan di lingkungan pesantren sekaligus menutup celah terjadinya tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
PARAPAT Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan pentingnya kemitraan antara pemeri
PEMERINTAHAN
PARAPAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi komitmen Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara (FWP) dalam memperkuat penye
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Video yang menarasikan satu kompi anggota TNI membawa belasan ekor sapi milik warga di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Teng
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan
EKONOMI
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peta terbaru aktivitas judi online di Indonesia sepanjang 202
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Panitia Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang o
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional tetap dalam kondisi aman meski Indonesia diprediksi akan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Proses hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus bergulir di Bareskrim P
HUKUM DAN KRIMINAL
