Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
PATI — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati.
Pendampingan mencakup pemulihan psikologis, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan pendidikan para santri.
Gus Ipul mengatakan hal itu setelah bertemu langsung dengan para korban yang didampingi orang tua mereka di Pati, Jumat, 15 Mei 2026.Baca Juga:
"Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban dan memikirkan bersama agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikannya," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan pemerintah bersama pemerintah daerah akan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi secara menyeluruh.
Menurut dia, negara hadir di sisi korban dalam penanganan kasus tersebut.
"Kita semua berdiri di sisi korban. Kami bersama Bupati akan bekerja sama memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan," ujarnya.
Terkait keberlanjutan pendidikan para santri, Gus Ipul menyebut keputusan teknis akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan instansi terkait.
Pemerintah, kata dia, memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.
"Pada dasarnya kita ingin akses pendidikan tetap bisa diperoleh, di tempat yang paling aman dan nyaman," katanya.
Ia juga menyatakan pemerintah akan melakukan asesmen terhadap kondisi korban dan keluarga untuk menentukan bentuk penanganan lanjutan yang sesuai kebutuhan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengutuk keras peristiwa pelecehan seksual tersebut dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.
"Kita mengutuk keras kejadian itu. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup," ujarnya.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus tersebut.
Satgas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam proses pendampingan lanjutan.*
(tb/ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK