Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mekanisme pengukuran capaian program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama program, yakni penanganan malnutrisi dan stunting pada anak.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan saat ini BGN baru menetapkan output program berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Menurut dia, pendekatan tersebut tidak tepat jika tujuan program adalah perbaikan status gizi kelompok rentan.Baca Juga:
"Jadi rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima makan bergizi gratis padahal tujuannya adalah mengatasi malnutrisi, stunting, ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu menyusui agar mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang," ujar Aminudin kepada awak media, Kamis (21/5/2026).
Aminudin juga menyoroti dugaan ketidaktepatan sasaran distribusi MBG di sejumlah daerah.
Meski tidak bersifat umum, KPK menerima informasi bahwa program tersebut tidak selalu diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendataan penerima manfaat agar program prioritas pemerintah tersebut lebih tepat sasaran.
Ia menilai data dari dinas kesehatan daerah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memetakan kelompok rentan, termasuk anak dengan kondisi malnutrisi dan stunting, ibu hamil, serta ibu menyusui.
"Program MBG ini bagus, cuma harusnya selektif, tidak boleh masif. Kalau tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak, harusnya berbasis data di dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan," kata dia.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya melaporkan capaian penerima MBG telah mencapai 62,4 juta orang per Mei 2026.
Angka tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil.
Pemerintah juga menyatakan rencana perluasan program bagi sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI