BREAKING NEWS
Selasa, 07 Juli 2026

Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih

gusWedha - Selasa, 07 Juli 2026 18:37 WIB
Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih
Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat," katanya.

Ia juga menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis berada di angka sekitar 72,8 persen.

Selain itu, Herry menyebut sektor investasi nasional juga menunjukkan perkembangan positif.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah.

Menurutnya, peningkatan investasi, khususnya di sektor hilirisasi, menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Namun, Herry mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari angka investasi maupun pertumbuhan ekonomi.

"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.

Selain sektor ekonomi, Herry menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan.

Ia menilai korupsi masih menjadi salah satu ancaman terbesar yang dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, setiap penyalahgunaan anggaran negara pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Karena itu, ia mendorong penguatan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan independen.

Dalam sistem demokrasi, Herry juga menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik
Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan
India Mulai Mengerem Impor, Ke Mana Arah Baru Ekspor Batu Bara Indonesia?
Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh
Disnaker Medan Gelar Walk-In Interview 8 Juli 2026, Ini Syarat dan Daftar Lowongannya
Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru