Respons Isu Lapas Labuhan Ruku, DPD BAPERA Batu Bara: Jangan Mudah Percaya Informasi Tanpa Bukti
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
"Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat," ujarnya.
Herry optimistis Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara maju, seperti sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, serta kekuatan pasar domestik.
Namun, seluruh potensi tersebut menurutnya hanya akan memberikan hasil apabila disertai kerja nyata, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga persatuan nasional.
"Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah sesuatu yang akan tercapai secara otomatis.
Menurutnya, cita-cita tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang terukur, dapat dirasakan masyarakat, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
"Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang," pungkasnya.* (ad)
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL