Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
Oleh:Wihadi Wijanto.
MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan 20% pada APBN Tahun 2026, DPR dan Pemerintah secara tegas menyampaikan penjelasan dan klarifikasi resmi.
Rilis ini bertujuan untuk memastikan bahwa publik memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kebijakan alokasi anggaran pendidikan, termasuk posisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam struktur APBN 2026.Baca Juga:
Intinya tidak ada sama sekali pemangkasan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk program MBG, karena program MBG juga bagian dari program pendidikan.
Alokasi Sudah Konstitusional
Alokasi anggaran pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari Rp 665 triliun pada 2024 dari total APBN Rp 3.359,8 triliun menjadi Rp 724,3 triliun pada 2025 dari APBN Rp 3.621,3 triliun, dan kembali meningkat menjadi Rp 769,1 triliun pada 2026 dari APBN Rp3.842,7 triliun dengan komposisi yang berasal dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), pembiayaan, serta cadangan.
Dari sisi persentase terhadap total belanja negara, realisasi anggaran pendidikan juga mengalami kenaikan dari 16,94% pada 2024 dan diperkirakan menjadi 19,05% pada 2025 yang menunjukkan semakin mendekatinya pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.
Angka perkiraan
Pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2026 telah memenuhi ketentuan minimal 20% dari APBN.
Total Anggaran Pendidikan sebesar Rp 769,1 Triliun dalam APBN Tahun 2026 (Rp 3.842,7 Triliun) merupakan salah satu alokasi terbesar dalam struktur APBN dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Anggaran pendidikan ini disalurkan melalui tiga komponen utama yang terdiri dari:
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL