KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
-Belanja Pemerintah Pusat : Rp 470,5 triliun
-Transfer ke Daerah (TKD) : Rp 264,6 triliun
-Pembiayaan: Rp 34 triliun
Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi porsi minimal 20% APBN. Kesepakatan ini dilakukan secara resmi dalam proses pembahasan APBN 2026 dan telah sesuai dengan kerangka hukum penganggaran negara.
Termasuk di dalamnya, MBG sebagai bagian dari kebijakan intervensi di bidang pendidikan dan dihitung dalam struktur fungsi pendidikan secara sah.
Ketentuan mengenai kebijakan intervensi guna mendukung fungsi pendidikan nasional ini dipertegas dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mendukung keseluruhan penyelenggaraan pendidikan nasional secara komprehensif.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan komponen intervensi pendidikan yang mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik.
Melekatkan anggaran program MBG dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% merupakan implementasi kebijakan yang bersifat komplementer dan strategis untuk memastikan peserta didik memiliki kondisi kesehatan gizi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.
Langkah kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi, tujuan pendidikan nasional, serta bentuk komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
MBG Terintegrasi dalam Bidang Pendidikan
Pada Tahun Anggaran 2026, telah terdapat kesepakatan antara DPR dan Pemerintah bahwa alokasi MBG masuk dan terintegrasi dalam bidang Pendidikan. Alokasi untuk program MBG dalam fungsi pendidikan adalah sebesar Rp223 triliun yang diperuntukkan khusus bagi anak sekolah, SLB, dan santri.
Adapun total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun mencakup lintas fungsi, yaitu:
-Fungsi Pendidikan: Rp223 triliun
-Fungsi Kesehatan: Rp24,7 triliun (ibu hamil/menyusui dan balita)
-Fungsi Ekonomi: Rp19,7 triliun (operasional dapur, sarana prasarana SPPG)
-Dana Cadangan: Rp67 triliun
Secara proporsional: Rp223 T dari Rp769,1 T ≈ 29%
Ini menunjukkan MBG bukanlah pengurangan anggaran pendidikan, melainkan bagian dari alokasi anggaran pendidikan itu sendiri dalam fungsi pendidikan, sebagaimana tercantum dalam struktur resmi APBN 2026.
Secara kebijakan, MBG lebih tepat ditempatkan dalam fungsi pendidikan karena sasaran utama program ini adalah peserta didik, pelaksanaannya terintegrasi dengan satuan pendidikan serta outcome utamanya adalah peningkatan konsentrasi belajar, kehadiran siswa dan kualitas hasil pembelajaran.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL