Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas
NASIONAL
Memang, Pemerintah sudah mengemukakan tekadnya untuk tidak menyesuaikan (menaikkan) harga BBM. Tetapi, selalu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung negara. Misalnya, pertanyaan publik tentang kecukupan gas elpiji di waktu-waktu mendatang.
Defisit APBN menjadi indikator melemahnya kinerja perekonomian negara. Demikian pula dengan kinerja dunia usaha nasional yang ditandai dengan banyaknya perusahaan, termasuk jutaan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), yang bangkrut.
Fakta dan kecenderungan itu menyebabkan terjadinya gelembung angka pengangguran. Akibatnya, penghasilan jutaan keluarga menyusut, yang eksesnya berlanjut dengan melemahnya daya beli atau konsumsi.
Apakah dampak kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini ikut mempengaruhi biaya produksi di dalam negeri?
Sudah lazim bahwa lonjakan harga minyak menyulut efek domino berupa kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri.
Selain belanja energi menjadi lebih mahal dari sebelumnya, membengkaknya biaya produksi tak terhindarkan akibat kenaikan harga bahan baku turunan minyak, misalnya plastik.
Ketika biaya produksi naik di tengah lemahnya konsumsi atau belanja rumah tangga, volume produksi lazimnya dikoreksi menjadi lebih kecil.
Ketika pabrik atau produsen melakukan penyesuaian dengan daya serap pasar, kemampuan menyerap tenaga kerja pun menjadi makin kecil.
Dampaknya sudah dirasakan hari-hari ini. Harga plastik naik tajam, lebih dari 50 persen. Kenaikan harga terjadi karena gangguan pasokan bahan baku nafta untuk memproduksi biji plastik. Permintaan plastik di dalam negeri tinggi, tetapi Indonesia memiliki ketergantungan pada impor.
Situasinya menjadi makin rumit, selain karena dipicu oleh lonjakan nilai tukar dolar AS yang menyebabkan impor menjadi lebih mahal dari sebelumnya, juga adanya indikasi aksi oleh para pelaku usaha besar mulai mengonversi kekayaan dari sistem perbankan Indonesia yang terancam sanksi, ke dalam aset kripto dan properti luar negeri.
Seperti itulah rangkaian ekses dari dinamika dunia yang demikian suram saat ini. Tidak ada yang tahu bilamana harmoni global bisa terwujud kembali. Namun, ketidakpastian saat ini jangan diterima sebagai jalan buntu.
Sebaliknya, rangkaian kesulitan itu harus ditanggapi dengan keberanian menggagas dan menempuh inisiatif-inisiatif baru untuk mendapatkan strategi atau cara memperbaiki semua kerusakan akibat ketidakpastian dimaksud.
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor&039s (S&P) y
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung tetap terja
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan tersangka dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah rumah toko (ruko) empat lantai yang menjual komponen dan suku cadang mobil di Jalan Semarang, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah masih membuka peluang untuk menyesuaikan harga eceran tertinggi (H
EKONOMI
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Jaksa Agung ST Bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA YouTuber Mikhael Sinaga meminta agar video diskusi yang diunggah di kanal YouTube miliknya tidak dijadikan dasar kriminalisasi dal
HUKUM DAN KRIMINAL