Goyang Syarat Pendidikan Gibran! Bonatua Silalahi Bawa Bukti Baru UTS Insearch Lapor ke Bawaslu
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
POLITIK
Oleh:Fachrizal Afandi
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai regulasi ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pencucian uang.
Namun, perdebatan yang berkembang selama ini masih terlalu fokus pada bagaimana negara dapat merampas aset pelaku kejahatan sebanyak mungkin.Baca Juga:
Padahal, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana negara membangun sistem pemulihan aset yang efektif, cepat, dan mampu mengembalikan kerugian negara maupun korban tindak pidana.
Perdebatan pada saat proses pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan mengenai desain kewenangan, potensi penyalahgunaan kekuasaan, hingga pembentukan lembaga baru.
Sebagian pihak mendorong negara memiliki kewenangan lebih luas untuk mengejar aset hasil kejahatan, terutama aset lintas negara dan aset digital.
Namun, sebagian lain mengkhawatirkan perluasan kewenangan tanpa pengawasan yang kuat justru dapat membuka ruang abuse of power.
Karena itu, pembahasan RUU ini tidak boleh hanya dipahami sebagai perluasan instrumen represif negara, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan berkeadilan.
Selama ini, penegakan hukum pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi paradigma retributif.
Keberhasilan penegakan hukum sering diukur dari banyaknya tersangka yang ditangkap atau beratnya pidana penjara yang dijatuhkan.
Dalam praktiknya, pendekatan tersebut tidak selalu berhasil memulihkan kerugian negara.
Banyak pelaku dipidana, tetapi aset hasil kejahatan tetap tersimpan, dipindahkan ke luar negeri, atau dinikmati pihak lain melalui perusahaan cangkang dan rekening tersembunyi.
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
POLITIK
BANDA ACEH Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.I.Kom., mengisi kuliah tamu di Un
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Bentrokan yang diduga melibatkan dua kelompok organisasi masyarakat (ormas) di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut bersilaturahmi sekaligus diskusi program pemberdayaa
PERTANIAN AGRIBISNIS
TAPANULI TENGAH Seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial ESS (42) tewas setelah terlindas truk tronton di Jalan SibolgaBarus Km 45
PERISTIWA
MEDAN Seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, menjad
PERISTIWA
JAKARTA Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap penggarap film Pesta Babi, Dandhy Laksono, pada 27 Oktober 2026. Pemanggilan
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) masih menyelidiki asalusul pistol Pindad Combat kaliber 9 milimeter yang digunakan dalam penembakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat surplus beras sebanyak 27.633 ton pada Oktober 2026. Capaian tersebut didukung produksi b
EKONOMI
DELI SERDANG Sebanyak 32 santri dan santriwati Pondok Pesantren Mazilah Darussalam diduga mengalami keracunan setelah mengikuti peringat
PERISTIWA