Laporan Gratifikasi Raja Juli Ditutup, KPK Tetap Telusuri Dugaan Aliran Dana
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
Oleh:Fachrizal Afandi
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai regulasi ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pencucian uang.
Namun, perdebatan yang berkembang selama ini masih terlalu fokus pada bagaimana negara dapat merampas aset pelaku kejahatan sebanyak mungkin.Baca Juga:
Padahal, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana negara membangun sistem pemulihan aset yang efektif, cepat, dan mampu mengembalikan kerugian negara maupun korban tindak pidana.
Perdebatan pada saat proses pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan mengenai desain kewenangan, potensi penyalahgunaan kekuasaan, hingga pembentukan lembaga baru.
Sebagian pihak mendorong negara memiliki kewenangan lebih luas untuk mengejar aset hasil kejahatan, terutama aset lintas negara dan aset digital.
Namun, sebagian lain mengkhawatirkan perluasan kewenangan tanpa pengawasan yang kuat justru dapat membuka ruang abuse of power.
Karena itu, pembahasan RUU ini tidak boleh hanya dipahami sebagai perluasan instrumen represif negara, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan berkeadilan.
Selama ini, penegakan hukum pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi paradigma retributif.
Keberhasilan penegakan hukum sering diukur dari banyaknya tersangka yang ditangkap atau beratnya pidana penjara yang dijatuhkan.
Dalam praktiknya, pendekatan tersebut tidak selalu berhasil memulihkan kerugian negara.
Banyak pelaku dipidana, tetapi aset hasil kejahatan tetap tersimpan, dipindahkan ke luar negeri, atau dinikmati pihak lain melalui perusahaan cangkang dan rekening tersembunyi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepulauan Nias kepada Duta
PARIWISATA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berkomitmen melakukan revitalisasi Situs Megalitik Tetegewo di Desa Hi
PARIWISATA
JAKARTA Hubungan lama antara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan pengacara Don Ritto kini men
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dugaan korupsi pengadaan mebel senilai Rp48,4 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terus menjadi perhatian publik. Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan proses hukum dalam perkara dugaan suap yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui penerapan program biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai mamp
EKONOMI