Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tengah meningkatnya risiko bencana di wilayah tersebut.
Penguatan dianggap krusial untuk memperkuat sistem penanganan bencana dari hulu hingga hilir.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap mengatakan BPBD harus memiliki struktur yang kuat, fungsi yang jelas, dan koordinasi lintas sektor yang efektif, mengingat kompleksitas ancaman bencana di daerah.Baca Juga:
Hal itu disampaikan Sulaiman saat menghadiri Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis, 7 Mei 2026.
"Kita harus membangun sistem yang lebih kuat dari hulu ke hilir, mulai dari mitigasi hingga pemulihan," kata Sulaiman.
Ia menyebut Sumut saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana besar yang terjadi pada 2025 dan berlangsung hingga pertengahan 2026.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kesiapsiagaan kelembagaan yang lebih baik.
Menurut Sulaiman, BPBD tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan berbagai pihak seperti TNI/Polri, akademisi, dan komunitas relawan.
Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.
"Keberadaan BPBD yang kuat secara kelembagaan, jelas struktur organisasi, serta tepat dalam pembagian fungsi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi," ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya tantangan bencana akibat perubahan iklim yang semakin tidak menentu.
Kondisi tersebut menuntut lembaga penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL