Golkar Respons Sikap PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Sarmuji: Rakyat yang Menilai
JAKARTA Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi partainya seba
POLITIK
NAGAN RAYA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memastikan Pemerintah Aceh akan mempercepat pembangunan satu unit jembatan pada ruas jalan provinsi yang menghubungkan Nagan Raya dan Aceh Tengah, setelah jembatan tersebut putus diterjang banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
"Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah. Ini secepatnya kita perbaiki," kata Muzakir Manaf dalam keterangan di Meulaboh, Sabtu (6/12/2025).
Muzakir, yang akrab disapa Mualem, mengatakan pihaknya juga segera melaporkan kebutuhan penanganan bencana kepada pemerintah pusat.Baca Juga:
Langkah ini untuk mempercepat dukungan anggaran dan teknis dalam pemulihan infrastruktur.
"Kami akan lapor ke pusat. Apa yang perlu kita bantu dari provinsi, akan kita dorong secepat mungkin," ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pendataan rinci terkait kerusakan infrastruktur, termasuk rumah warga, jembatan, dan badan jalan.
"Pak Bupati tolong catat berapa rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat-cepat kita perbaiki," kata Mualem.
Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, mengatakan kondisi di Beutong Ateuh Banggalang sangat memprihatinkan.
Menurutnya, sekitar 85 persen infrastruktur di wilayah itu rusak total, mencakup rumah penduduk, fasilitas umum, sekolah, masjid, hingga jembatan penghubung menuju Aceh Tengah.
"Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur yang menyempatkan waktu berkunjung ke wilayah paling parah di Nagan Raya," kata Teuku Raja Keumangan.
Bupati berharap dukungan cepat dari pemerintah pusat dapat segera mengalir melalui koordinasi Gubernur Aceh.
Gubernur Muzakir Manaf tiba di lokasi menggunakan helikopter dari Bandara Malikussaleh, Aceh Utara, membawa bantuan genset untuk kebutuhan darurat warga.
Bantuan logistik lain, seperti sembako, dikirim melalui jalur darat yang masih bisa dilalui dari Beutong bagian bawah.
Setibanya di lokasi, Mualem meninjau langsung titik kerusakan, termasuk jembatan utama yang terputus.
Dari udara, ia menyaksikan sejumlah kampung yang hancur tersapu banjir, bahkan sebagian rumah warga kini berada di tengah aliran sungai setelah sungai meluap dan bergeser.
Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang menjadi salah satu kawasan paling terdampak dalam bencana banjir bandang di Nagan Raya.
Pemulihan akses, suplai logistik, serta pembangunan kembali infrastruktur menjadi kebutuhan paling mendesak.*
(at/ad)
JAKARTA Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi partainya seba
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), M
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima nota keberatan
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memperketat pengamanan di lingkungan markas kepolisian setelah tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrim
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN