JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia hanya tinggal menyelesaikan persoalan impor kedelai untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional secara penuh.
Menurut Amran, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 2,47 juta ton kedelai, yang dinilai menjadi tantangan terakhir dalam upaya mencapai swasembada pangan.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri Panen Raya Kedelai Ketahanan Pangan TNI AL 2026 bertema Menuju Swasembada Nasional di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis, 14 Mei 2026.Baca Juga:
"Yang kita impor ini 2,47 juta kedelai. Kalau ini selesai, di sinilah kedaulatan pangan Republik tercapai," kata Amran dalam sambutannya.
Amran mengklaim pemerintah telah berhasil mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, daging ayam, hingga telur.
"Beras sudah swasembada, cabai swasembada, jagung, daging ayam kita ekspor, telur kita ekspor," ujarnya.
Menurut dia, indikator swasembada pangan ditentukan ketika produksi dalam negeri mampu memenuhi sedikitnya 90 persen kebutuhan nasional.
Amran juga menyoroti peningkatan produksi sektor pertanian nasional yang disebut mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun ini.
Ia menyebut produksi pangan meningkat sekitar 4 juta ton atau setara 13 persen, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
Capaian tersebut, kata dia, turut dipantau lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture.
Dalam pidatonya, Amran juga menanggapi kritik sejumlah pihak yang meragukan klaim swasembada pangan pemerintah.
Ia menilai kritik tersebut sering kali dilontarkan tanpa memahami data pertanian secara menyeluruh.
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
