Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS Rokan, Fadly Abdina Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Ulama
ASAHAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Haul ke25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS Rokan sekaligus Pameran
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia hanya tinggal menyelesaikan persoalan impor kedelai untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional secara penuh.
Menurut Amran, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 2,47 juta ton kedelai, yang dinilai menjadi tantangan terakhir dalam upaya mencapai swasembada pangan.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri Panen Raya Kedelai Ketahanan Pangan TNI AL 2026 bertema Menuju Swasembada Nasional di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis, 14 Mei 2026.Baca Juga:
"Yang kita impor ini 2,47 juta kedelai. Kalau ini selesai, di sinilah kedaulatan pangan Republik tercapai," kata Amran dalam sambutannya.
Amran mengklaim pemerintah telah berhasil mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, daging ayam, hingga telur.
"Beras sudah swasembada, cabai swasembada, jagung, daging ayam kita ekspor, telur kita ekspor," ujarnya.
Menurut dia, indikator swasembada pangan ditentukan ketika produksi dalam negeri mampu memenuhi sedikitnya 90 persen kebutuhan nasional.
Amran juga menyoroti peningkatan produksi sektor pertanian nasional yang disebut mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun ini.
Ia menyebut produksi pangan meningkat sekitar 4 juta ton atau setara 13 persen, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
Capaian tersebut, kata dia, turut dipantau lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture.
Dalam pidatonya, Amran juga menanggapi kritik sejumlah pihak yang meragukan klaim swasembada pangan pemerintah.
Ia menilai kritik tersebut sering kali dilontarkan tanpa memahami data pertanian secara menyeluruh.
"Tiba-tiba ada orang, bukan bidangnya, sarjana hukum, tiba-tiba mengatakan tidak swasembada. Bangun tidur langsung mengatakan tidak swasembada," kata Amran.
Amran menegaskan pemerintah saat ini tidak lagi mengeluarkan rekomendasi impor untuk sejumlah komoditas pangan tertentu.
Menurut dia, kebijakan tersebut berdampak pada pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan besar dari impor pangan.
"Yang tidak bahagia adalah importir," ujarnya.
Kegiatan panen raya kedelai di Nganjuk itu juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.*
(km/ad)
ASAHAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Haul ke25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS Rokan sekaligus Pameran
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima kunjungan Tim Monitoring Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PK
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) di ling
PEMERINTAHAN
BATAM Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Reg
PEMERINTAHAN
JAKARTA TIMUR Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima Tanda Penghargaan Lencana Melati dari Ketua Kwartir Nasional (
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Asahan Tahun 2026. P
PEMERINTAHAN
ASAHAN Tim Evaluasi Lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mela
PEMERINTAHAN
BATAM Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan TNI Manunggal Membangu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
PEMERINTAHAN