Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.
Temuan tersebut kini sedang didalami oleh KPK terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya.
Baca Juga:Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan memeriksa lebih lanjut terkait rangkap jabatan Mulyono, yang bisa menjadi masalah etis dan berpotensi berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
"Kami akan mendalami apakah jabatan ini terkait dengan praktik korupsi, seperti pengaturan perusahaan untuk kepentingan perpajakan," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Kasus suap ini bermula dari permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) ke KPP Madya Banjarmasin pada tahun 2024.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kelebihan bayar pajak senilai Rp 49,47 miliar, yang kemudian dikoreksi menjadi Rp 48,3 miliar.
Mulyono diduga meminta "uang apresiasi" untuk mempermudah pengajuan restitusi tersebut.Dalam pertemuan yang digelar antara Mulyono dan pihak PT BKB, disepakati bahwa sejumlah uang suap senilai Rp 1,5 miliar akan dibayarkan agar permohonan restitusi disetujui.
Setelah restitusi dicairkan pada Januari 2026, uang suap tersebut dibagi antara Mulyono, Dian Jaya Demega (fiskus KPP Banjarmasin), dan Venasius Jenarus Genggor (manajer keuangan PT BKB).
Mulyono, Dian Jaya, dan Venasius Jenarus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ketiganya dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
KPK kini tengah mengembangkan penyidikan untuk mengungkap lebih lanjut tentang praktik korupsi yang mungkin melibatkan perusahaan-perusahaan tempat Mulyono menjabat sebagai komisaris.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL