Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.
Temuan tersebut kini sedang didalami oleh KPK terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya.
Baca Juga:Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan memeriksa lebih lanjut terkait rangkap jabatan Mulyono, yang bisa menjadi masalah etis dan berpotensi berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
"Kami akan mendalami apakah jabatan ini terkait dengan praktik korupsi, seperti pengaturan perusahaan untuk kepentingan perpajakan," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Kasus suap ini bermula dari permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) ke KPP Madya Banjarmasin pada tahun 2024.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kelebihan bayar pajak senilai Rp 49,47 miliar, yang kemudian dikoreksi menjadi Rp 48,3 miliar.
Mulyono diduga meminta "uang apresiasi" untuk mempermudah pengajuan restitusi tersebut.Dalam pertemuan yang digelar antara Mulyono dan pihak PT BKB, disepakati bahwa sejumlah uang suap senilai Rp 1,5 miliar akan dibayarkan agar permohonan restitusi disetujui.
Setelah restitusi dicairkan pada Januari 2026, uang suap tersebut dibagi antara Mulyono, Dian Jaya Demega (fiskus KPP Banjarmasin), dan Venasius Jenarus Genggor (manajer keuangan PT BKB).
Mulyono, Dian Jaya, dan Venasius Jenarus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ketiganya dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
KPK kini tengah mengembangkan penyidikan untuk mengungkap lebih lanjut tentang praktik korupsi yang mungkin melibatkan perusahaan-perusahaan tempat Mulyono menjabat sebagai komisaris.
"Kami akan terus mendalami apakah ada kaitan antara rangkap jabatan tersebut dengan aktivitas ilegal yang terjadi dalam proses perpajakan," tambah Budi.*
Baca Juga:
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI