Korupsi Dana Operasional PT Pos Aceh Singkil, Eks Kepala Kantor Divonis 6 Tahun Penjara

BANDA ACEH – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Daswarmi, terdakwa kasus korupsi dana operasional PT Pos Indonesia Cabang Pembantu Rimo, Kabupaten Aceh Singkil.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan serta merekayasa laporan transaksi perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• Dua Kepala Dinas Kota Medan Didakwa Korupsi MFF 2024, Kerugian Negara Capai Rp1 Miliar

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Jamaluddin, didampingi hakim anggota R Deddy Harryanto dan Heri Alfian, dalam persidangan di Banda Aceh, Kamis, 23 April 2026.

Selain hukuman pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp100 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," ujar Jamaluddin dalam amar putusan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari Rp1,63 miliar.

Setelah dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp67,5 juta, sisa kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp995,98 juta.

Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasi kewajiban tersebut, jaksa berhak menyita dan melelang harta bendanya.

Dalam pertimbangan perkara, majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa yang menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Rimo melakukan manipulasi laporan transaksi melalui aplikasi internal PT Pos Indonesia pada Desember 2024.

Dana kas operasional BUMN tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.Atas perbuatannya, Daswarmi dinyatakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang sebelumnya menuntut tujuh tahun enam bulan penjara serta denda Rp500 juta.

Baik terdakwa maupun jaksa menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Majelis hakim memberi waktu tujuh hari untuk menentukan langkah hukum lanjutan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.*

(km/ad)

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

Dua Kepala Dinas Kota Medan Didakwa Korupsi MFF 2024, Kerugian Negara Capai Rp1 Miliar

Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

Ketua DPRD Magetan Menangis Saat Ditahan, Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pokir Rp335 Miliar

3.800 Personel Disiagakan Hadapi Gangguan Keamanan Lewat Simulasi TFG Sispamkota, Wakil Wali Kota Medan: Jangan Setelah Terjadi Baru Kita Bertindak

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta