JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI terkait pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Langkah itu menyusul pengakuan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, soal dugaan aliran uang suap untuk mengamankan pembahasan di Pansus Haji DPR.
Pengakuan tersebut muncul usai Gus Alex menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026) malam.
Saat ditanya wartawan terkait sosok ZA yang diduga menjadi perantara aliran dana suap, Gus Alex mengaku mengenal orang tersebut.Baca Juga:
"Kenal," ujar Gus Alex singkat sambil mengenakan rompi tahanan KPK.
KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan dana sebesar 1 juta dolar AS yang disiapkan untuk mengondisikan hasil kerja Pansus Haji DPR RI agar tidak memberatkan pihak tertentu dalam polemik kuota haji 2023-2024.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut diketahui masih berada dalam penguasaan sosok berinisial ZA dan belum sempat disalurkan.
"Kami menemukan fakta adanya saksi atas nama ZA yang menjadi perantara penyerahan uang kepada anggota Pansus. Namun sejauh ini uang itu belum digunakan," kata Taufik.
Menurut KPK, dugaan transaksi tersebut berkaitan dengan dinamika politik saat pembentukan Pansus Haji DPR RI bergulir pada pertengahan 2024 lalu.
KPK juga menegaskan akan mendalami seluruh informasi dan memeriksa pihak-pihak yang mengetahui aliran dana tersebut, termasuk kemungkinan memanggil anggota DPR RI.
"Semua informasi akan kami dalami, termasuk melalui pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan peristiwa tersebut," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini bermula dari polemik pembagian kuota tambahan haji yang dinilai tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dalam aturan itu, kuota haji khusus dibatasi maksimal 8 persen, namun diduga dialihkan hingga mencapai 50 persen.
Skema tersebut diduga dimanfaatkan untuk menarik fee percepatan keberangkatan haji dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus tersebut disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp 622 miliar.*
(tm/dh)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait revisi Undan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti pentingnya Selat Malaka dalam stabilitas perdagangan dan energi glob
INTERNASIONAL
JAKARTA Hakim ketua dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, meminta agar korban dihadirkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi sorotan saat menghadiri sidang pembacaan tunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan la
NASIONAL
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita d
EKONOMI
DELI SERDANG Personel TNI dari Kodim 0204/Deliserdang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian dan peredaran narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat mengusulkan menu makanan sesuai dengan selera mereka. Usulan tersebut
NASIONAL
