Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
"Kata Baron ada penyerahan Rp 600 juta melalui ajudan, ada penyerahan uang Rp 600 juta di basement yang disebut kepada Pj Walikota Tebing Tinggi, Moettaqien dikasih uang pakai plastik kresek," kata hakim.
Muttaqien Hasrimy yang kini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara turut hadir sebagai saksi.
Saat ditanya majelis hakim mengenai hubungannya dengan Faisal Hasrimy, ia menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga.
"Tidak ada yang mulia. Hasrimy nama kampung di Aceh. Kami sama-sama dari sana," kata Muttaqien.
Usai persidangan, Muttaqien membantah tudingan bahwa dirinya meminta atau menerima uang dari proyek pengadaan smartboard tersebut.
"Ada permintaan katanya, yang minta siapa, saya gak tahu yang minta siapa," kata Muttaqien.
Saat kembali dimintai tanggapan mengenai dugaan uang Rp600 juta itu, ia kembali membantah.
"Saya tidak tahu, jadi saya tadi ditanya cuma dua kali saja," ujarnya.
Sebelumnya, kepada wartawan, Muttaqien juga membantah bahwa dirinya adalah sosok Pj yang dimaksud dalam percakapan tersebut.
"Tadi kan dikatakan Pj, Pj mana? Ada 200 lebih Pj di Indonesia (saat itu)," kata Muttaqien sembari meninggalkan lokasi persidangan.
Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard ini menjerat tiga terdakwa, yakni Budi Pranoto Seputra selaku pemilik PT Bismacindo, Irjen (Purn) Bambang Giri selaku Direktur Utama PT Gunung Mas Ekaputra, serta Idham Khalid selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
Hingga saat ini, dugaan aliran dana kepada Muttaqien Hasrimy masih merupakan bagian dari fakta yang diungkap dalam persidangan dan belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI