Rupiah Kembali Loyo, Nyaris Tembus Level Rp17.700 per Dolar AS
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, di tengah sikap hatih
EKONOMI
JAKARTA - Direktorat Kepatuhan Internal (Patnal) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi kepada ratusan pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pegawai tersebut berasal dari berbagai kantor unit pelaksana tugas (UPT) di seluruh Indonesia, dengan sanksi yang bervariasi mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga pemecatan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa selama 10 bulan terakhir, Direktorat Patnal telah memeriksa 335 pegawai. Dari jumlah tersebut, 172 pegawai terbukti melakukan pelanggaran.Baca Juga:
"Sebanyak 56 pegawai direkomendasikan hukuman ringan, 62 pegawai dihukum sedang, dan 13 pegawai dihukum berat. Sementara 41 pegawai masih dalam proses pemeriksaan, dan 163 pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran," ujar Yuldi, Senin (29/9/2025).
Selain itu, tujuh pegawai dalam dua kasus pelanggaran berat sedang menjalani proses hukum karena tindakan mereka mengarah pada tindak pidana. "Pegawai ini bisa disanksi penghentian sementara hingga pemecatan jika putusan hukumnya sudah inkrah," kata Yuldi.
Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari perselingkuhan (2 kasus), pungutan liar (8 kasus), tidak bekerja sesuai SOP (109 kasus), penyalahgunaan wewenang (9 kasus), hingga tidak melaksanakan pengendalian terhadap anggota satuan kerja (3 kasus).
Direktorat Patnal dibentuk berdasarkan Permen Imipas Nomor 1 Tahun 2024 bersamaan dengan restrukturisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurut Yuldi, pengawasan yang dilakukan Patnal memberi efek positif bagi internal, membuat ASN lebih mawas diri karena pengawasan ketat.
Direktur Patnal, Barron Ichsan, menegaskan tugas timnya adalah mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai Imigrasi.
Selain itu, Kementerian Imigrasi telah meluncurkan QR Code khusus untuk masyarakat melaporkan dugaan pungutan liar dan gratifikasi. Yuldi menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur pengawasan internal.
"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan, sekecil atau sebesar apapun, agar integritas pegawai Imigrasi tetap terjaga," tegas Yuldi.*
(bs/j006)
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, di tengah sikap hatih
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, dan bergerak mendekati level psikol
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan
PEMERINTAHAN
SEOUL Jaksa Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Kim Se Ui, kepala kanal YouTube Garosero Research Institute, at
ENTERTAINMENT
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melemah pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026. Penurunan harga terjad
EKONOMI
JAKARTA Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka dalam kas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar di Kota Medan menjadi salah satu rumah ibadah Hindu tertua yang masih berdiri hingga kini. Kuil
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dirinya pernah menolak surat izin perjalanan dinas ke luar negeri yang
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menandatangani perjanjian kerja
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara berencana melakukan penataan meny
PEMERINTAHAN