Pemprov Sumut Siapkan Rp5,3 Miliar untuk Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Nias Barat
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati dan Aurellia Tsabitha Meidirama, ikut dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat dengan menggunakan anggaran negara.
Bantahan tersebut disampaikan setelah beredarnya potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat di media sosial.
Dalam dokumen tersebut, nama istri dan anak Menteri PU tercantum dalam daftar perjalanan sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait sumber pembiayaannya.Baca Juga:
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai keberangkatan keluarga Menteri PU.
"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," kata Apri di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Menurut Apri, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat tersebut bukan berarti mereka menjadi bagian dari rombongan perjalanan dinas yang dibiayai pemerintah.
Ia menjelaskan, nama anggota keluarga dimasukkan dalam daftar karena berkaitan dengan proses pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," ujarnya.
Apri menambahkan, dokumen yang beredar merupakan rencana perjalanan pada Juli 2026 dan belum seluruhnya terlaksana.
Selain persoalan pembiayaan, publik juga menyoroti nama Irma Hermawati yang tercantum menggunakan paspor diplomatik dalam daftar perjalanan tersebut.
Menanggapi hal itu, Apri menjelaskan bahwa penggunaan paspor diplomatik bagi pasangan pejabat negara memiliki dasar aturan yang berlaku.
"Secara aturan, spouse dari pejabat yang dinas itu boleh menggunakan paspor diplomatik mengikuti suami," ungkapnya.
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
JAKARTA Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan perampasan sepeda motor di wilayah huku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam bergerak fluktuatif sepanjang pekan terakhir, 1723 Agustus 2026. Meski sempat turun cukup dalam, harga emas ba
EKONOMI
MEDAN Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang resmi memasuki masa uji coba pada Agustus 2026. Moda transportasi publik ini menghubungka
NASIONAL