Lahir dari Banjir Aceh-Sumut-Sumbar, Putusan MK Diharap Bikin Bantuan Bencana Tak Lagi Berbelit

MK sebelumnya mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Permohonan tersebut diajukan sejumlah pemohon setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo.

MK juga menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana mengatur lima indikator yang dimuat dalam penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah. Melalui putusan terbaru, indikator tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi secara bersamaan.

Dengan adanya putusan tersebut, penetapan status bencana nasional maupun daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih jelas sehingga penanganan korban, pemberian bantuan dan proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.* (k/dh)

Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

"Bukan Nasional Bukan Berarti Tak Ditangani", BNPB Tegaskan Komitmen usai Putusan MK Permudah Status Bencana

Meski Digempur 52 Armada Water Bombing, Hotspot di Kalimantan Justru Terus Bertambah

Sudah Dikasih Tanda Tapi Tetap Disedot! Kolam Ikan Warga Kalsel Dijadikan 'Mangsa' Heli Water Bombing, 2 Ton Ikan Mati

Bukan Gelombang Susulan, Validasi Lapangan Ungkap Lonjakan Drastis Pengungsi Gempa NTT hingga Belasan Ribu Jiwa

Lansia dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban, BNPB Beber Data Terbaru Gempa NTT