BREAKING NEWS
Selasa, 19 Mei 2026

KTT ASEAN dan Diplomasi Strategis Prabowo

BITV Admin - Selasa, 19 Mei 2026 07:47 WIB
KTT ASEAN dan Diplomasi Strategis Prabowo
Upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN ditutup dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan para pemimpin negara ASEAN berdiri bergandengan tangan sebagai simbol persatuan dan solidaritas kawasan. (foto: Aaron Favila/Pool via REUTERS)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Oleh:Rasminto.

DUNIA sedang tidak baik-baik saja. Perang, krisis energi, ketegangan Laut China Selatan, konflik Timur Tengah, perebutan rantai pasok, hingga kompetisi Amerika Serikat dan China membuat peta geopolitik global bergerak cepat. Dalam situasi seperti ini, diplomasi Indonesia tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026, menjadi momentum penting untuk membaca arah diplomasi Indonesia.

Baca Juga:

Prabowo berangkat ke Filipina untuk membahas kerja sama ASEAN, penguatan konektivitas ekonomi subkawasan BIMP-EAGA, serta isu ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global.

Tentunya, hal ini bukan sekadar agenda seremonial. Sebab, ASEAN kini berada di titik tekan baru. Kawasan Asia Tenggara harus menghadapi dampak konflik global terhadap pasokan energi, harga pangan, jalur perdagangan, dan stabilitas ekonomi.

Menjadi semakin menarik bahwa fokus topik KTT ASEAN kali ini menempatkan krisis energi dan ketahanan pangan sebagai isu utama, terutama karena dampak konflik Timur Tengah terhadap negara-negara Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor energi.

Di sinilah diplomasi Prabowo perlu dibaca sebagai diplomasi strategis. Bukan hanya diplomasi hadir, berjabat tangan, dan berfoto bersama.

Tetapi diplomasi yang membawa kepentingan nasional, membaca peta kekuatan global, dan mengubah posisi geografis Indonesia menjadi daya tawar politik.

Secara konseptual, diplomasi tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kepentingan nasional, kekuatan, dan keseimbangan.

Henry Kissinger (1994), menegaskan bahwa diplomasi merupakan seni mengelola kekuatan agar tidak berubah menjadi konflik terbuka, sekaligus menjaga keseimbangan agar kepentingan negara tetap terlindungi dalam tatanan internasional yang dinamis.

Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Joseph S. Nye (2004), yaitu kemampuan negara memengaruhi aktor lain melalui daya tarik nilai, budaya, legitimasi, dan kredibilitas.

Nye juga mengembangkan gagasan smart power dalam The Future of Power (2011), yakni kecerdasan negara dalam memadukan hard power dan soft power secara proporsional.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wamenkop Farida Dorong Mahasiswa UNNES Jadi Penggerak Koperasi Desa dan Cetak Manajer Profesional
Perry Warjiyo Disarankan Mundur Imbas Rupiah Melemah, Gubernur BI Tegas: Yakin Stabil
Purbaya Respons Ditanya Prabowo Soal Dolar di Halim: Fondasi Ekonomi RI Baik
Purbaya: Pernyataan Prabowo soal Warga Desa Tak Pakai Dolar untuk Hibur Rakyat
Kemkomdigi Blokir 3,45 Juta S1tu5 Judaii, Perputaran Dana Tembus Rp286 Triliun
PSI Tanggapi PDIP yang Singgung Ijazah Jokowi, Sebut Kekanak-kanakan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru