Tim Nadiem Laporkan Lima Hakim, PN Jakarta Pusat Pilih Tidak Berkomentar
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 700 tenaga pengajar bersertifikat dan pamong untuk mendidik lebih dari 2.000 siswa.
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).
Menurut Gus Ipul, dari lebih dari 2.000 siswa yang terdaftar, pihaknya membutuhkan tenaga pengajar yang berkompeten, dengan prioritas pada mereka yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah.
"Yang tinggal di dekat situ juga diprioritaskan. Misalnya di Jakarta Selatan, kami prioritaskan yang berada di sekitar Jakarta Selatan," jelas Gus Ipul. "Kalau nggak ada, baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur."
Sekolah Rakyat ini bertujuan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, memberikan mereka peluang yang lebih baik di masa depan.
Meskipun belum dapat menampung seluruh keluarga dari Desil 1 dan Desil 2, Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat dapat memicu kesadaran masyarakat miskin untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.
Ia menekankan pentingnya Sekolah Rakyat untuk memberi motivasi keluarga kurang mampu agar semangat untuk menyekolahkan anak tumbuh.
"Sekolah Rakyat ini bisa menjadi pemicu kesadaran dari keluarga miskin untuk memastikan anak-anak mereka bisa bersekolah," katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul berharap para lulusan Sekolah Rakyat bisa menjadi agen perubahan bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
"Lulusan sekolah ini kami harapkan bisa menjadi agen-agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya pada masa mendatang," tegasnya.
(km/n14)
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL
SURABAYA Seluruh siswa kelas 10 SMA Labschool Unesa 1 mengikuti kuliah tamu bertema pasar modal yang digelar bekerja sama dengan Sucor S
PENDIDIKAN
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah s
HUKUM DAN KRIMINAL