Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsial.
Menurutnya, kawasan pesisir yang menjadi satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki laut itu membutuhkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026).Baca Juga:
Pertemuan itu juga membahas peluang kerja sama antara LMB dan Pemerintah Kota Medan dalam mendukung pembangunan kawasan Belawan.
"Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus," kata Rico Waas.
Menurut Rico, Belawan merupakan aset strategis Kota Medan karena memiliki kawasan laut dengan potensi ekonomi yang besar.
Namun, potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata dengan baik.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah legalitas lahan.
Rico menjelaskan, banyak permukiman di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan fasilitas umum sering mengalami hambatan.
"Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas P3APM dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Camat Medan Belawan Robby Kurniawan itu, Rico juga menyinggung persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat belum jelas menjadi tanggung jawab pemerintah, Pelindo, atau pihak lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi antarinstansi agar pembangunan berjalan lebih efektif.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI