Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsial.

Menurutnya, kawasan pesisir yang menjadi satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki laut itu membutuhkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• PLN: Blackout Sumatera Telan Kerugian Rp80 Miliar

Pertemuan itu juga membahas peluang kerja sama antara LMB dan Pemerintah Kota Medan dalam mendukung pembangunan kawasan Belawan.

"Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus," kata Rico Waas.

Menurut Rico, Belawan merupakan aset strategis Kota Medan karena memiliki kawasan laut dengan potensi ekonomi yang besar.

Namun, potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata dengan baik.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah legalitas lahan.

Rico menjelaskan, banyak permukiman di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan fasilitas umum sering mengalami hambatan.

"Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas P3APM dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Camat Medan Belawan Robby Kurniawan itu, Rico juga menyinggung persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat belum jelas menjadi tanggung jawab pemerintah, Pelindo, atau pihak lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi antarinstansi agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan sehingga pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi lebih jelas.

"Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemko, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," katanya.

Selain persoalan lahan, Rico juga menyoroti penataan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang terus melanda Belawan.

Ia menilai relokasi warga harus dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Ia mencontohkan relokasi ke Kampung Nelayan yang sebelumnya belum berjalan optimal karena sebagian warga memilih kembali ke tempat asal akibat lokasi baru dinilai terlalu jauh dari tempat mereka bekerja.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.

Rico mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada 15 atau 16 Juli 2026 untuk membahas pembangunan tanggul rob di Belawan.

Ia mengatakan desain tanggul sebenarnya sudah tersedia, namun masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat sehingga perlu dicari solusi bersama.

Selain pembangunan tanggul, Rico juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.

Menurutnya, pembenahan Belawan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan penegakan aturan.

"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.

Ia menambahkan, kawasan yang nantinya direlokasi dapat dimanfaatkan menjadi daerah resapan air, ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik lainnya.

Di akhir pertemuan, Rico mengungkapkan harapannya agar Belawan berkembang menjadi kawasan modern dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Saya punya mimpi besar Belawan berubah, punya mal, ekonominya berkembang. Tapi Pemko Medan tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus punya strategi bersama agar perusahaan mau masuk. Kalau infrastruktur belum baik dan SDM belum siap, investasi juga akan sulit datang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyatakan organisasinya siap mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Medan.

Menurut Effendy, LMB ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, sosialisasi program pemerintah, hingga menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan masyarakat.

"Kami ingin ikut serta dalam program-program dinas di Pemko Medan, mulai dari kebersihan, poskamling hingga pemberdayaan masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah, kami tetap mendukung penuh," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Effendy juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang masih sering terdampak banjir rob dan berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai langkah penanganan yang akan dilakukan.* (ad)

PLN: Blackout Sumatera Telan Kerugian Rp80 Miliar

Lantik Istri dan Sepupu Jadi Pejabat, Wali Kota Bima Akhirnya Buka Suara

Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara

Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

Kejari Medan Periksa 11 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana BLUD RSUD Pirngadi, Tersangka Belum Ditetapkan

Aduan Warga ke Ombudsman Sumut Melonjak 118 Persen, Bansos dan Layanan Publik Jadi Sorotan