Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
MEDAN – Situasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Utara kembali memanas.
Wakil Ketua PAC PDIP Medan Barat, Tongam Manullang, menyebut bahwa Rapidin Simbolon dan Hasyim SE, meski masih berstatus Ketua terpilih untuk DPD Sumut dan DPC Medan, belum menjamin jabatan definitif karena belum ada Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP PDIP.
Tongam menilai, keduanya menunjukkan indikasi pembangkangan terhadap petunjuk DPP terkait Konfercab Medan dan Simalungun.Baca Juga:
"Bukan tidak mungkin jabatan Ketua DPD dan DPC Medan ditinjau ulang oleh DPP karena keduanya mempertontonkan 'pembangkangan' sehingga terjadi situasi tidak kondusif," ujar Tongam kepada wartawan, Jumat (27/3), di Medan.
Persoalan internal ini, menurut Tongam, bermula dari sikap Ketua terpilih Hasyim yang tidak mengakomodir Robi Barus dan David Roni Sinaga sebagai anggota personalia yang ditetapkan DPP.
Bahkan, langkah Rapidin dan Hasyim melantik Boydo dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara DPC diduga dilakukan tanpa persetujuan DPP, sehingga SK kepengurusan DPD dan DPC Medan hingga kini belum keluar.
"Kami menyesalkan berlarutnya persoalan ini. Soliditas partai terpecah dan konsolidasi di tingkat PAC terkesan dipaksakan. Rapidin dan Hasyim kurang memiliki spirit kebersamaan dan loyalitas partai," kritik Tongam.
Dalam upaya mengembalikan stabilitas internal, Tongam mengusulkan agar Masinton Pasaribu menjabat Ketua DPD PDIP Sumut menggantikan Rapidin, dan posisi Ketua DPC Medan diisi oleh Robi Barus, yang memiliki rekam jejak militansi dan loyalitas terhadap partai.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat soliditas partai di Sumatera Utara.
"Kami berharap DPP dapat meninjau ulang kepemimpinan di Sumut agar PDIP kembali solid dan menjadi contoh demokrasi partai yang sehat," tambah Tongam.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK