TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA — Nama Grace Natalie Louisa kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan oleh puluhan organisasi kemasyarakatan ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut berkaitan dengan polemik pernyataannya mengenai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Laporan yang teregistrasi dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI itu diajukan oleh 40 ormas yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama.Baca Juga:
Selain Grace, laporan juga mencantumkan nama akademisi Ade Armando dan pegiat media sosial Permadi Arya.
Perwakilan pelapor dari LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra, menyebut laporan tersebut berkaitan dengan polemik unggahan potongan video ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dinilai mengandung unsur penghasutan.
Para terlapor dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan ujaran kebencian dan penghasutan di muka umum.
Hingga kini, perkara masih dalam tahap awal penanganan kepolisian.
Latar Belakang dan Karier
Grace Natalie lahir di Jakarta pada 4 Juli 1982. Ia mengenyam pendidikan di SMAK 3 BPK Penabur sebelum melanjutkan studi di Jurusan Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII).
Sebelum terjun ke dunia politik, Grace dikenal sebagai jurnalis televisi. Ia pernah menjadi penyiar program berita "Liputan 6" di SCTV, serta berkarier di ANTV dan TVOne.
Selama menjadi jurnalis, Grace terlibat dalam berbagai liputan besar, antara lain tragedi tsunami Aceh 2004, konflik Poso, hingga peristiwa terorisme di Temanggung pada 2009.
Ia juga pernah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh internasional seperti Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan CEO Forbes Steve Forbes.
Prestasinya di dunia jurnalistik antara lain meraih penghargaan Anchor of The Year 2008 serta Runner Up Jewel of the Station 2009.
Pada 2012, Grace meninggalkan dunia penyiaran dan beralih ke bidang riset sebagai CEO Saiful Mujani Research and Consulting.
Karier politiknya kemudian berkembang dengan bergabung dan menjadi Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, sebelumnya adalah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sikap PSI
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa pernyataan Grace Natalie merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili posisi resmi partai.
"Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan pribadi," kata Ahmad Ali di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia juga memastikan partai tidak memberikan bantuan hukum dalam perkara tersebut. Menurutnya, persoalan yang dihadapi Grace tidak berkaitan dengan kebijakan maupun instruksi organisasi.
"Secara kelembagaan kami tidak memberikan bantuan hukum karena ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Grace Natalie belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang dilayangkan terhadap dirinya.*
(tm/ad)
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL