Tingginya Kedermawanan Versus Rendahnya Integritas

Oleh:Edy Suhardono

LAPORAN The World Happiness Report 2026 kembali menempatkan Indonesia pada posisi puncak sebagai negara paling dermawan.

Publik seketika merayakannya sebagai trofi moral. Namun, pada epos yang sama, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang mencatatkan skor Indonesia terperosok pada angka 34 dari 100.

Baca Juga:

• Pernah Lolos dari Jerat KPK, Samin Tan Ditangkap Kejagung! Wajib Bayar Denda Rp4,2 Triliun

Kita lantas dihadapkan pada benturan realitas yang begitu janggal. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang warganya rela menguras isi dompet demi menolong sesama, secara bersamaan memiliki tatanan birokrasi yang begitu korup dan abai terhadap hak publik?

Pertanyaan retorik sama sekali bukanlah tuduhan, melainkan pintu masuk untuk membedah anatomi sosiologis kita.

Ada celah menganga antara apa yang dipraktikkan warga di jalanan dengan realitas di balik meja kekuasaan.

Kedermawanan yang berhasil menembus batas rasionalitas ekonomi ini sesungguhnya menyimpan motif yang jauh lebih kompleks dari sekadar keluhuran budi.

Altruisme yang mekar di akar rumput sesungguhnya bersemayam kokoh di atas fondasi kerapuhan struktural.

Membaca fenomena ini menuntut kita menanggalkan kacamata romantis dan memeluk paradoks dengan nalar kritis.

Tingginya angka kerelawanan warga bukan sekadar representasi surplus kemakmuran, melainkan kompensasi sistemik atas realitas penuh ketidakpastian.

Tatkala integritas institusi negara berada di titik nadir, masyarakat secara instingtif membangun benteng pertahanannya sendiri.

Kedermawanan hadir sebagai adaptasi ekstrem untuk memastikan bahwa ketika sistem formal runtuh, tidak ada manusia yang dibiarkan mati sendirian.

Anomali psikologis dan struktural

Masyarakat Indonesia menempati peringkat ke-87 dalam indeks kebahagiaan global, tapi tetap menduduki posisi pertama dalam urusan donasi.

Negara kesejahteraan modern sejatinya mengasumsikan perlindungan institusional yang merata. Di negara Nordik seperti Finlandia, kesejahteraan didistribusikan melalui perpajakan progresif dan layanan publik presisi.

Konsekuensi logisnya, masyarakat Nordik merekam skor kebahagiaan puncak, sementara tingkat donasi individual mereka menempati peringkat menengah ke bawah, dengan Finlandia di posisi ke-46.

Solidaritas di negara berintegritas tinggi telah bertransformasi menjadi struktur birokrasi rasional, bukan lagi mengandalkan amalan karitatif sporadis. Sebaliknya, di Indonesia, tata kelola pemerintahan terus digerogoti oleh praktik koruptif.

Penurunan tajam Indeks Persepsi Korupsi membuktikan bahwa reformasi struktural berjalan sangat lamban.

Kondisi ini beresonansi kuat dengan Indeks Integritas Nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertahan pada angka 72,32, sinyal bahwa instrumen pencegahan korupsi masih belum efektif.

Tatkala pendistribusian sumber daya diwarnai krisis integritas, kohesi kultural warga otomatis mengambil alih fungsi proteksi tersebut. Logika publik menjadi amat lugas: jika negara tak bisa diandalkan, satu-satunya jaminan keselamatan adalah tetangga terdekat.

Kedermawanan lantas bukan sekadar berdimensi spiritual semata, melainkan taktik bertahan hidup di dalam ekosistem yang rapuh.

Kedermawanan substitusi absennya negara

Sosiolog Robert Putnam pernah mengartikulasikan bahwa jaringan norma timbal balik serta tingkat kepercayaan komunal merupakan instrumen modal sosial paling krusial tatkala sebuah masyarakat menghadapi eskalasi turbulensi.

Dalam konteks keindonesiaan, ketika aparatur birokrasi formal kerap terasa lambat dan sangat rentan terhadap penyelewengan, jejaring komunitas akar rumput justru bergerak sigap memberikan intervensi penyelamatan.

Tradisi gotong royong dan ikatan komunal terpaksa mengambil peran krusial sebagai jaring pengaman sosial primer. Inisiatif cerdas berbasis rukun warga di berbagai daerah menyumbangkan bukti empiris yang mengesankan.

Kehadiran program swadaya seperti Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo membuktikan andalnya kemandirian warga dalam merawat ketahanan sosial dan kesehatan lingkungan secara kolektif di tengah krisis.

Kekuatan swakelola warga semacam ini tumbuh membesar menjadi pilar kemandirian yang menopang masyarakat pinggiran secara masif. Mereka mengorganisasi diri, membiayai kebutuhan secara mandiri, dan merancang mitigasi tanpa harus menunggu komando.

Fakta ini menyodorkan diagnosis analitis tentang merosotnya indeks kepercayaan publik terhadap institusi formal.

Mayoritas absolut sumbangan di Indonesia disalurkan secara informal dan diserahkan langsung kepada telapak tangan individu yang menderita.

Terdapat tendensi rasional untuk merancang keadilan sosial dengan memotong jalur birokrasi yang terbukti tidak efisien dan rawan dikorupsi.

Praktik menyumbang secara langsung ini adalah manifestasi dari rendahnya keyakinan publik bahwa dana publik akan utuh sampai tujuan.

Gotong royong telah bermutasi menjadi substitusi atas fungsi negara yang lumpuh.

Resonansi kesadaran keadilan sipil

Mendudukkan kedermawanan semata-mata sebagai trofi keagungan kebudayaan memendam risiko melenakan nalar kritis kolektif.

Pandangan romantis yang berlebihan mengenai keluhuran budaya membagikan harta berpotensi menciptakan kamuflase, yang mengaburkan urgensi transformasi sistemik kesejahteraan sosial.

Sosiolog Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman, menegaskan bahwa struktur kekuasaan dan birokrasi yang sarat masalah justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi struktural, yang pada akhirnya selalu menuntut masyarakat sipil untuk terus-menerus menambal kegagalan tersebut.

Ketika masyarakat terlampau tangguh mengatasi kemiskinan dan kelaparan melalui donasi mandiri, birokrasi negara tanpa disadari menerima kompensasi toleransi atas kelalaian mereka menyusun infrastruktur keadilan.

Kapasitas empati warga jelas tidak didesain untuk terus memikul beban konstitusional negara modern. Energi altruistik masif ini menyimpan kekuatan determinan yang hanya akan bermakna jika sukses dimutasi menjadi kesadaran politik.

Visi peradaban rasional menuntut warga untuk mengubah arah kedermawanan dari amal karitatif menjadi gerakan menuntut akuntabilitas perpajakan dan pemberantasan korupsi struktural.

Identitas nasional sebagai bangsa penderma ini mutlak harus dikonversi menjadi fase transisi menuju kedewasaan tatanan politik.

Kita tidak bisa selamanya merayakan angka sumbangan warga miskin kepada warga yang lebih miskin lainnya.

Integritas negara mutlak diperbaiki secara total, sehingga fungsi perlindungan sosial kembali kepada entitas yang memang memungut pajak untuk itu.

Transformasi struktural ini membutuhkan masyarakat yang tidak hanya gemar berdonasi, tetapi juga berani mengawasi jalannya roda kekuasaan secara presisi.

Trofi kebanggaan kedermawanan global itu kini memendarkan citra perikemanusiaan yang memukau di mata dunia.

Namun dalam realitasnya, setiap lembaran rupiah yang dipertukarkan secara diam-diam antartetangga untuk menebus resep obat, senantiasa membawa pesan sunyi yang teramat tajam.

Rakyat jelata akan terus merengkuh tubuh saudaranya dengan pelukan solidaritas yang erat, murni sebab mereka amat memahami satu hal yang sungguh brutal.

Apabila pijakan kaki ini runtuh membentur dasar kenyataan, dipastikan belum ada satupun struktur jaring perlindungan negara dengan integritas penuh yang bersedia menangkap tubuh mereka.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Psikiater/Psikolog Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre

Pernah Lolos dari Jerat KPK, Samin Tan Ditangkap Kejagung! Wajib Bayar Denda Rp4,2 Triliun

KPK Terima Laporan ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi Saat Lebaran

Indonesia Geser Malaysia di Ranking FIFA, Lolos Final FIFA Series 2026!

Bupati Tabanan Siapkan Panggung Terbuka, Warga Bisa Sampaikan Aspirasi Tanpa Sekat

IHSG Loyo! 10 Saham Ini Ambruk hingga 30% dalam Sepekan

Minta Maaf Tidak Cukup, Eks Penyidik Desak KPK Ungkap Pembuat Ide Yaqut Jadi Tahanan Rumah: Apakah Ada Intervensi?