Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk menanggung gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih selama dua tahun pertama masa penugasan.
Purbaya mengatakan, kebijakan tersebut berlaku saat para manajer Kopdes resmi ditempatkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
"Yang saya tahu, saya wajib bayar itu katanya, ya sudah," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/5/2026).Baca Juga:
Ia mengaku baru mengetahui secara lengkap keterlibatan APBN dalam pembiayaan program tersebut setelah terjadi komunikasi internal di kementeriannya. Menurutnya, sejumlah pejabat Kementerian Keuangan telah mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, namun tidak seluruh hasilnya dilaporkan secara detail.
"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka, tapi nggak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu," katanya.
Purbaya menyebut skema pembiayaan sudah dinyatakan jelas dan dapat ditanggung negara. Ia juga memastikan pemerintah akan menutupi kebutuhan anggaran dengan melakukan penyesuaian pada pos belanja kementerian/lembaga yang belum terserap optimal.
Menurutnya, program Kopdes Merah Putih masih berjalan bertahap sehingga terdapat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan sementara.
"Itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa? Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai," ujarnya.
Ia menegaskan, pembiayaan tersebut hanya bersifat sementara selama dua tahun awal program berjalan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rincian teknis penggajian sekitar 30.000 manajer Kopdes Merah Putih akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan pada waktu yang tepat.*
(in/dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK