Pemerintah Percepat Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
PADANG - Mahkamah Agung (MA) meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia lebih responsif dalam menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada masyarakat.
Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, mengatakan pemda memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan sosialisasi, termasuk melalui biro atau bagian hukum di daerah.
"Pemerintah daerah harus menyosialisasikan KUHP dan KUHAP yang baru ini kepada masyarakat," kata Prim di Kota Padang, Sabtu (25/4/2026).Baca Juga:
Ia menyebut, pemda juga dapat menggandeng perguruan tinggi serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan agar pemahaman masyarakat lebih komprehensif.
Menurutnya, terdapat tiga regulasi penting yang perlu disosialisasikan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Prim menegaskan, ketiga aturan tersebut penting dipahami publik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya.Ia mencontohkan, dalam KUHP baru disebutkan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium.
Artinya, hukuman seperti kerja sosial, denda, pengawasan, hingga pidana percobaan diutamakan sebelum penjara.
Namun demikian, ia menilai pemahaman masyarakat terkait perubahan paradigma hukum tersebut masih belum merata.
Oleh karena itu, MA menekankan pentingnya penguatan sosialisasi, terutama di tingkat akar rumput selama masa transisi pemberlakuan aturan baru.
Prim menambahkan, di kalangan aparat penegak hukum, implementasi sosialisasi sejauh ini sudah berjalan cukup baik.
Namun di masyarakat umum, edukasi masih perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penegakan hukum ke depan.*
(an/dh)
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan penggunaan u
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait laporan dugaan makar dan penghasutan yang dilayangkan terhadap Guru Besar Il
POLITIK
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pelaku penembakan yang terjadi saat acara makan malam koresponden di
INTERNASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, terus menuai sorotan publik. Wakil K
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anakanak di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara) meraih penghargaan Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kementeri
PEMERINTAHAN
JAKARTA DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bergerak beragam pada Minggu (26/4/2026), dengan telur ayam ras
EKONOMI